UMK News - Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, Prof. Dr. Abdul Mu’ti, M.Ed., menegaskan komitmen Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) untuk terus membuka ruang kolaborasi strategis dengan Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan ‘Aisyiyah (PTMA).
Hal tersebut disampaikannya saat memberikan paparan dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Forum Rektor PTMA 2025 yang digelar di Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Jumat (17/10/2025).
“Kemendikdasmen bersifat terbuka. Apa pun yang dibutuhkan perguruan tinggi, selama relevan dengan arah pembangunan pendidikan nasional, kami siap bermitra,” ujar Prof. Abdul Mu’ti di hadapan para pimpinan PTMA se-Indonesia.
Dalam pemaparannya, ia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah dan perguruan tinggi keagamaan, khususnya kampus Muhammadiyah–‘Aisyiyah, dalam mengawal reformasi pendidikan nasional yang berorientasi pada mutu, pemerataan, dan karakter bangsa.
Prof. Mu’ti menjelaskan bahwa Kemendikdasmen saat ini memiliki lima hingga enam program prioritas besar yang sangat mungkin dijalankan secara kolaboratif bersama PTMA.
Beberapa di antaranya meliputi:
- Revitalisasi satuan pendidikan, tidak hanya melalui perbaikan sarana prasarana, tetapi juga tata kelola dan peningkatan kapasitas kepala sekolah serta tenaga pendidik. “Tahun ini lebih dari 16.100 sekolah direvitalisasi dengan anggaran Rp16,9 triliun,” ungkapnya.
- Peningkatan kualitas guru melalui PPG (Pendidikan Profesi Guru) dan RPL (Rekognisi Pembelajaran Lampau). Pemerintah menyiapkan 808 ribu kuota PPG serta memberikan pengakuan hingga 70% pengalaman mengajar dalam skema RPL.
- Pembelajaran mendalam (deep learning) dan penguatan karakter siswa, dengan peluang besar bagi PTMA menjadi mitra pelatihan guru serta pengembang modul pembelajaran.
- Bahasa Inggris sebagai mata pelajaran wajib mulai kelas 3 SD pada tahun 2027, disertai pelatihan guru bersertifikat yang meningkatkan profesionalisme pendidik.
- Pelatihan coding dan kecerdasan buatan (AI) yang ke depan akan menjadi kompetensi wajib di sekolah, membuka ruang luas bagi PTMA berperan dalam penyediaan tenaga ahli, riset, dan pengembangan kurikulum digital.
Prof. Mu’ti juga mengajak PTMA untuk turut serta dalam penelitian kebijakan (policy research) sebagai landasan pengambilan keputusan di tingkat kementerian.
“Kami ingin kebijakan pendidikan tidak sekadar administratif, tetapi menjadi rekayasa sosial yang membentuk karakter bangsa. Penelitian dan masukan dari kampus Muhammadiyah–‘Aisyiyah akan sangat berarti,” tegasnya.
Ia menambahkan, setiap kebijakan Kemendikdasmen memiliki dasar filosofis dan akademik yang kuat, serta dikerjakan secara sistematis demi pemerataan dan kualitas pendidikan nasional.
“Kinerja kementerian kami kini dinilai terbaik secara nasional. Namun capaian ini tidak berarti tanpa kolaborasi yang kuat dengan PTMA dan lembaga pendidikan lainnya,” pungkasnya.
Rakernas Forum Rektor PTMA 2025 di Universitas Muhammadiyah Malang menjadi wadah refleksi dan konsolidasi kebijakan pendidikan nasional, sekaligus memperkuat sinergi pemerintah dan jaringan kampus Muhammadiyah–‘Aisyiyah dalam menciptakan pendidikan yang unggul, berkeadilan, dan berorientasi masa depan.
Dengan semangat kemitraan kulturalistik, Prof. Abdul Mu’ti mengajak seluruh PTMA untuk terus menjadi mitra strategis pemerintah dalam menghadirkan pendidikan yang tidak hanya mencerdaskan otak, tetapi juga menumbuhkan karakter dan nilai kemanusiaan. (tsa)
